Tugas & Fungsi - Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Pematusan

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN SURABAYA
(Perwali Nomor 49 Tahun 2016)

 

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

  • Dinas;
  • Sekretariat, membawahi :
    1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  • Bidang Perancangan dan Pengawasan, membawahi:
    1. Seksi Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Perancangan dan Pengawasan Pematusan.
  • Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan, membawahi:
    1. Seksi Pengadaan Tanah;
    2. Seksi Pemanfaatan
  • Bidang Jalan dan Jembatan, membawahi:
    1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
    2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  • UPTD
    1. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dinas
Pasal 4

(1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :

  • perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  • pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang kesekretariatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

  • pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program, anggaran dan perundang-undangan;
  • pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
  • pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
  • pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
  • pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat, dan protokol;
  • pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  • pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
  • pelaksanaan pelaporan indikator kinerja sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  • pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  • pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan perundang-undangan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi penyusunan anggaran;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja dinas yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum dan administrasi perizinan/non perizinan/rekomendasi;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, dokumentasi, hubungan masyarakat dan protokol;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan; dan
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Perancangan dan Pengawasan
Pasal 7

(1) Bidang Perancangan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Perancangan dan Pengawasan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perancangan dan Pengawasan mempunyai fungsi:

  • pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  • pelaksanaan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang jalan, jembatan dan sistem pematusan kota;
  • penyusunan perencanaan pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana pematusan;
  • pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan, sarana dan prasarana pematusan sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) jalan, jembatan dan sistem pematusan;
  • pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan, pengawasan dan pengujian jalan, jembatan dan sistem pematusan beserta kelengkapannya;
  • pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan jalan, jembatan dan sistem pematusan di wilayah kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan fasilitasi pemeliharaan pada masa pemeliharaan jalan, jembatan dan sistem pematusan yang telah dibangun;
  • pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8
(1) Seksi Perancangan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

  • pelaksanaan pemprosesan rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
  • menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang jalan dan jembatan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada masa pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kelengkapannya yang telah dibangun;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan jalan dan jembatan di wilayah kota;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan, pengawasan dan pengujian jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Perancangan dan Pengawasan Pematusan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

  • pelaksanaan pemprosesan rekomendasi teknis sesuai bidangnya;
  • menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis pembangunan sarana prasarana pematusan;
  • menyiapkan bahan pengawasan pelaksanaan pembangunan sarana, prasarana pematusan dan kelengkapannya sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sistem pematusan;
  • menyiapkan bahan perencanaan dan pengawasan implementasi teknologi terapan di bidang pematusan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pemeliharaan pada masa pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pematusan yang telah dibangun;
  • pelaksanaan evaluasi perencanaan penyelenggaraan sistem pematusan di wilayah kota;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perancangan, pengawasan dan pengujian sarana dan prasarana pematusan;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perancangan dan Pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan
Pasal 9

(1) Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :

  • pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  • pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga instansi lain terkait pengadaan tanah dan pemanfaatan aset sesuai bidangnya;
  • pelaksanaan identifikasi lahan untuk pengadaan tanah;
  • pelaksanaan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur;
  • pelaksanaan pengajuan proses penetapan lokasi pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • pelaksanaan koordinasi rencana penempatan utilitas;
  • pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan utilitas dan pemanfaatan aset;
  • pelaksanaan pembiayaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan kota;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10
(1) Seksi Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

  • menyiapkan bahan pelaksanaan identifikasi lahan untuk pengadaan tanah;
  • menyiapkan bahan penyusunan dokumen pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur;
  • Menyiapkan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan kota;
  • menyiapkan bahan pengajuan proses penetapan lokasi pengadaan tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengadaan tanah;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pembiayaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan, jembatan dan sarana prasarana pematusan kota;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi rencana penempatan utilitas;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan proses perizinan dan non perizinan pemanfaatan aset sesuai bidangnya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemanfaatan aset sesuai bidangnya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi pembangunan jaringan utilitas dan pemanfaatan aset;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pematusan
Pasal 11

(1) Bidang Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Pematusan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugastugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pematusan mempunyai fungsi :

  • pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  • pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan di wilayah kota;
  • pelaksanaan operasional, pemeliharaan dan rehabilitasi pada saluran pematusan, sungai dan bozem dalam satu kota;
  • pelaksanaan penyelesaian masalah sistem pematusan dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
  • pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pematusan;
  • pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan sarana dan prasarana pematusan;
  • pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem pematusan di wilayah kota;
  • pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan;
  • pelaksanaan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 12
(1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:

  • menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana sistem pematusan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan sarana dan prasarana pematusan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem pematusan di wilayah kota;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian masalah sistem pematusan dan penanggulangan banjir di wilayah kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan sarana dan prasarana pematusan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pematusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

  • menyiapkan bahan pelaksanaan operasional dan pemeliharaan/rehabilitasi saluran pematusan, sungai danbozem;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana sistem pematusan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana pematusan;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pematusan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Jalan dan Jembatan
Pasal 13

(1) Bidang Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Bidang Jalan dan Jembatan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :

  • pelaksanaan pemprosesan teknis perizinan/non perizinan/rekomendasi sesuai bidangnya;
  • pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • pelaksanaan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14
(1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas:

  • menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pembangunan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2,mempunyai tugas :

  • menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pemeliharaan jalan kota;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian di bidang pemeliharaan jalan, jembatan dan kelengkapannya;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS

Pasal 15
(1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

(2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD diatur dalam Peraturan Walikota.

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN PEMATUSAN KOTA SURABAYA
(Perwali Nomor 81 Tahun 2016)

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :

  • UPTD.
  • Sub Bagian Tata Usaha.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
UPTD

Pasal 5
UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pekerjaan umum, bina marga dan pematusan khususnya pengelolaan alat berat dan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasal 6
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

  • pelaksanaan penyusunan program kegiatan UPTD;
  • pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan alat berat;
  • pelaksanaan pembelian dan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk alat berat dan kendaraan operasional dinas;
  • pelaksanaan pengawasan operasional alat berat;
  • pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
  • pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  • pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

  • menyusun perencanaan dan program kegiatan;
  • melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan;
  • melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban;
  • melaksanakan administrasi kepegawaian;
  • melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  • melaksanakan penyusunan laporan kegiatan;
  • melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.